Reportasemalang – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, mendorong terwujudnya integrasi layanan Trans Jatim dengan transportasi publik lokal sebagai langkah strategis meningkatkan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat. Menurutnya, integrasi tersebut harus dibarengi dengan revitalisasi trayek, penyesuaian tarif, hingga peremajaan dan modernisasi armada angkutan kota (angkot).
Anas mengatakan, perkembangan wilayah dan kawasan pemukiman di Kota Malang menuntut adanya penataan kembali sistem transportasi publik agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.
“Perlu dilakukan revitalisasi jalur atau trayek serta penyesuaian tarif seiring perkembangan wilayah Kota Malang terutama lebih banyak menjangkau kawasan pemukiman,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong percepatan realisasi subsidi angkutan sekolah pada tahun ini. Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan supir angkot dan akses transportasi yang aman bagi pelajar sekaligus mendorong minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
Di sisi lain, Anas menilai peremajaan dan modernisasi armada angkutan kota juga menjadi kebutuhan mendesak agar layanan transportasi publik lebih nyaman, aman, dan memiliki daya saing dibandingkan kendaraan pribadi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi Trans Jatim dengan transportasi lokal melalui pola feeder, sehingga layanan angkutan umum seperti Trans Jatim dan angkot dapat saling terhubung dan menjangkau lebih banyak kawasan di Kota Malang.
Menurutnya, implementasi sistem feeder memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, operator Trans Jatim, serta pelaku transportasi lokal.
“Intinya, kami mendorong sinergi antara Trans Jatim dengan transportasi lokal. Semua pihak perlu duduk bersama dan melakukan kajian yang komprehensif agar kedua sistem bisa berjalan beriringan dan saling mendukung,” kata anggota dewan fraksi PKB ini.
Ia berharap integrasi tersebut mampu menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, nyaman, dan mudah diakses, sehingga semakin banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Langkah tersebut juga diyakini dapat membantu mengurangi kemacetan serta mendukung sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan di Kota Malang.
