Reportasemalang – Ancaman krisis energi global kian nyata seiring memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran, serta potensi penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi minyak dunia. Kondisi ini dinilai dapat berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. (H.E) Priyo Iswanto, M.H., menegaskan bahwa kemandirian energi menjadi kunci utama agar Indonesia tidak terus terdampak gejolak global.
“Indonesia memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam dan bonus demografi. Namun tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya.
Priyo menilai, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik harus segera dilakukan. Pemerintah, kata dia, perlu mempercepat strategi ketahanan nasional agar tidak bergantung pada dinamika pasar energi global.
“Fondasi domestik harus diperkuat, mulai dari sektor industri hingga energi, agar Indonesia tidak rentan saat terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya.
Menurutnya, potensi penutupan Selat Hormuz dapat memicu lonjakan harga minyak dunia secara signifikan. Jalur tersebut merupakan salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan akan berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.
“Dalam kondisi ini, ruang diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya.
Kenaikan harga minyak, lanjut Priyo, akan memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya pada sektor subsidi energi.
“Pemerintah harus siap menghadapi peningkatan beban subsidi energi ketika harga minyak melonjak,” tegasnya.
Sebagai langkah mitigasi, ia mendorong pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama pada sektor non-vital. Selain itu, diversifikasi energi dinilai harus dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak.
“Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital perlu melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, energi terbarukan harus dikembangkan secara masif,” ungkapnya.
Priyo menambahkan, krisis ini juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Ketahanan energi, menurutnya, menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil yang terbatas dan rentan terhadap gejolak global,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai situasi ini juga menguji konsistensi politik luar negeri Indonesia. Prinsip bebas aktif harus tetap dijaga tanpa terjebak dalam konflik geopolitik.
“Diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Priyo juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara maju.
“Dengan strategi tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi di masa depan,” pungkasnya. (*)
