Reportasemalang – Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, kembali menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat pada Senin (6/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, persoalan dunia pendidikan, khususnya keberlangsungan sekolah swasta, menjadi isu utama yang disampaikan para peserta.
Reses tersebut dihadiri sejumlah guru dan kepala sekolah swasta, terutama yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka mengeluhkan semakin beratnya kondisi sekolah swasta di tengah keberadaan sekolah negeri.
Menurut Arief, para tenaga pendidik menyampaikan kekhawatiran bahwa sekolah swasta akan semakin sulit bertahan apabila tidak ada kebijakan yang berpihak kepada mereka.
“Mereka menyampaikan bahwa dengan semakin banyaknya sekolah negeri, sekolah swasta dikhawatirkan akan gulung tikar. Karena itu mereka mengusulkan agar pagu penerimaan peserta didik di sekolah negeri dibatasi,” ujar Arief.
Ia menilai usulan tersebut layak dipertimbangkan. Menurutnya, jika daya tampung sekolah negeri disesuaikan, sebagian anggaran pendidikan dapat dialihkan untuk memperkuat sekolah swasta melalui subsidi yang lebih besar.
“Kalau subsidi untuk sekolah swasta ditambah, bukan tidak mungkin sekolah swasta juga bisa memberikan layanan pendidikan gratis, khususnya sekolah-sekolah kecil di lingkungan kampung, bukan sekolah swasta yang berbiaya tinggi,” katanya.
Arief mengungkapkan, banyak sekolah swasta saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Meski memiliki semangat tinggi untuk tetap memberikan layanan pendidikan, kemampuan finansial mereka sangat terbatas.
“Banyak sekolah swasta hidup dalam kondisi serba sulit. Pendapatan dari iuran siswa minim, sementara kesejahteraan guru juga jauh dari memadai,” ungkapnya.
Bahkan, berdasarkan aspirasi yang diterimanya, terdapat sekolah swasta yang hingga saat ini baru memperoleh enam pendaftar peserta didik baru.
“Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Ini menjadi fokus utama yang kami terima dalam reses kali ini,” tambahnya.
Arief memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan di DPRD Kota Malang. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta melalui peningkatan alokasi anggaran.
“Kami akan mendorong pemerintah agar sekolah swasta memperoleh perhatian yang lebih besar. Sekolah negeri sudah banyak mendapatkan bantuan pemerintah, sementara sekolah swasta masih berjuang untuk bertahan,” ujarnya.
Selain persoalan sekolah swasta, dalam reses tersebut juga muncul aspirasi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Arief mengatakan sebagian masyarakat yang hadir menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi, khususnya di Kota Malang.
“Masyarakat menyampaikan bahwa kondisi anak-anak di Kota Malang secara umum tidak mengalami kekurangan pangan. Karena itu mereka mengusulkan agar sebagian anggaran MBG dapat dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan, terutama membantu sekolah swasta,” jelasnya.
Meski demikian, Arief menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ia hanya mengusulkan agar pelaksanaannya lebih efisien sehingga sebagian anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan.
“Dari Fraksi PKB kami mendorong adanya efisiensi. Salah satunya dengan moratorium pembangunan dapur baru sehingga anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lebih mendesak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Arief juga menyinggung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji kembali efektivitas program tersebut, terutama jika membutuhkan anggaran yang besar.
Ia berpendapat, apabila terdapat ruang efisiensi anggaran, dana tersebut lebih baik diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah dan melalui Fraksi PKB akan mendorong agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali prioritas anggaran yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
