Reportasemalang – Perubahan dinamika geopolitik dunia telah melahirkan bentuk ancaman baru terhadap kedaulatan negara yang tidak lagi didominasi konflik bersenjata. Ancaman tersebut kini berkembang ke sektor geo-ekonomi, teknologi informasi, dan dunia siber, sebagaimana dibahas dalam Diskusi Publik bertajuk “Perkembangan Dinamika Global dan Nasional dari Berbagai Perspektif” yang digelar di Cafe Hyde dekat Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Ahli Geopolitik dan Media Yusuf R. Hakim, Staf Ahli Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Penta Peturun, serta Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makarim sebagai narasumber. Diskusi diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.
Dalam pemaparannya, Yusuf R. Hakim menjelaskan bahwa konsep pertahanan negara telah mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya kekuatan negara diukur dari penguasaan wilayah darat, laut, dan udara, kini ruang siber menjadi dimensi strategis yang tidak kalah penting.
Menurutnya, negara-negara modern telah berlomba menguasai dunia digital karena ruang siber memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.
“Negara modern saat ini sudah bergerak menguasai dunia siber. Muncul karakter keempat sebagai matra baru yang sangat menentukan, yaitu media massa dan dunia digital. Ancaman utama kita hari ini justru diawali dari sektor geo-ekonomi, bukan militer langsung,” ujarnya.
Yusuf menilai perang modern tidak selalu berbentuk serangan militer. Penguasaan informasi, manipulasi opini publik, hingga penyebaran disinformasi kini menjadi instrumen yang dapat memengaruhi kondisi suatu negara.
Ia juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Saat ini, sebagian besar masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial dibandingkan media arus utama.
Menurut Yusuf, kondisi tersebut menghadirkan tantangan serius karena algoritma platform digital mampu membentuk kelompok-kelompok masyarakat dengan preferensi informasi tertentu yang berpotensi memperkuat polarisasi.
“Algoritma ini menyaring dan mengategorikan masyarakat untuk mempermudah penyampaian pesan tertentu. Bahayanya, kemarahan dan sentimen negatif sengaja diolah serta diproduksi di dunia maya lalu ditarik ke dalam kehidupan nyata. Ini yang harus kita waspadai bersama,” tegasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
“Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita sangat membutuhkan orang-orang yang tetap berpikir kritis dan realistis,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian HAM, Penta Peturun, menilai posisi Indonesia sangat strategis dalam percaturan global. Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang besar, Indonesia menjadi perhatian berbagai kekuatan dunia.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk lebih cermat memahami perkembangan global agar mampu menjaga kepentingan nasional.
“Dalam konteks global, semua hal bisa terjadi. Oleh karena itu, kita harus pintar dan jeli dalam membaca serta menempatkan posisi Indonesia di tengah sengitnya dinamika politik global,” katanya.
Penta menambahkan bahwa generasi muda perlu memperkuat wawasan kebangsaan dan kemampuan menganalisis perubahan dunia secara objektif.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan dari peserta. Hasan Husaini, Koordinator Wilayah Bank PTN UJATI asal Tuban, menilai mahasiswa harus memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan sikap atau melakukan gerakan sosial.
“Kita harus mengetahui terlebih dahulu persoalannya sebelum melakukan gerakan. Mahasiswa perlu berdiskusi, merawat demokrasi, dan memahami dinamika global maupun nasional agar gerakan yang dilakukan benar-benar memberikan solusi,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri BEM Universitas Islam Malang (Unisma), Intan, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari forum tersebut.
“Kita sebagai mahasiswa bukan hanya dituntut memahami informasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi diri dan memikirkan bagaimana berkontribusi untuk negara di masa depan,” katanya.
Dalam sesi dialog, peserta turut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari dampak kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat hingga pentingnya evaluasi berbagai program pemerintah agar manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Presiden BEM Pasuruan Raya, Muhammad Ubaidillah, berharap diskusi serupa dapat diperluas ke berbagai daerah sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
“Diskusi seperti ini tidak boleh berhenti di Malang. Harus ada forum-forum serupa di berbagai daerah agar masyarakat dan mahasiswa mendapatkan perspektif yang lebih luas dari para ahli,” ujarnya.
Melalui diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk konflik fisik. Penguasaan informasi, ketahanan ekonomi, dan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
Pesan yang mengemuka sepanjang diskusi adalah pentingnya berpikir kritis, memahami persoalan secara utuh, serta menjaga ruang dialog yang sehat sebagai modal menghadapi dinamika global yang semakin kompleks di era digital.
