Reportasemalang – Universitas Negeri Malang (UM) resmi mengukuhkan Penasihat Presiden bidang Haji Republik Indonesia Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP. sebagai Guru Besar di Bidang Ilmu Sosiologi Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM). Bertempat di gedung Graha Cakrawala, Kamis (13/2/2025).
Banyak kiprah dan kontribusi yang sudah Muhadjir berikan, salah satunya saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia pada 2016-2019 dan menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2019-2024.
Sebelumnya, Prof Muhadjir juga sudah berkiprah lama di dunia pendidikan. Termasuk sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode dan memberikan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan.
Hal itu yang akhirnya membawanya ke panggung nasional dan memegang amanah penting untuk Indonesia.
Muhadjir Effendy dikenal sebagai sosok yang memiliki peran signifikan dalam berbagai kebijakan pendidikan di Tanah Air. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman panjang di dunia pendidikan, Muhadjir membawa berbagai inovasi yang bertujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan di Indonesia.
Selama masa kepemimpinannya, Muhadjir menggagas beberapa kebijakan strategis, salah satunya penguatan pendidikan karakter (PPK) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017.
Program ini unggul pada pembangunan karakter siswa melalui pendekatan berbasis sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem zonasi pendidikan guna memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah.
Lebih lanjut dijelaskan Muhadjir, sebenarnya ia sudah menyandang gelar Profesor sejak turunnya SK guru besar tahun 2015. Namun karena kesibukannya sebagai menteri, baru sekarang dirinya bisa dikukuhkan sebagai Profesor.
“Sebetulnya soal waktu saja, saat SK turun tidak berselang lama, saya dipanggil pak Jokowi untuk membantu beliau menjadi Mendikbud dalam Kabinet Kerja. Waktu itu saya sudah didorong Rektor UM Prof Suparno, namun tidak memungkinkan saya setengah-setengah, karena saya selalu totalitas dalam segala hal. Setelah tidak jadi menteri, baru saya punya waktu menyelesaikannya,” jelas Prof Muhadjir, dalam konferensi pers, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, pidato pengukuhan bukanlah keharusan, sehingga ketika belum pidato, bukan berarti Profesor-nya gagal. Prof Muhadjir menyatakan, momen saat ini tepat, sebab dirinya bisa pidato laporan apa saja yang selama ini telah dikerjakannya. Sekaligus bentuk tanggung jawab moral kepada UM, atas implementasi keilmuan yang benar-benar telah dilaksanakan kepada masyarakat dan negara.
“Jika pidato saya di awal, mungkin isinya tentang bagaimana saya bisa mencapai profesor dan metode yang saya lakukan. Tetapi ketika saya selesai melaksanakan apa saja yang telah saya implementasikan, itu bentuk tanggung jawab terhadap sivitas akademika UM,” pungkasnya.
