HMI Cabang Malang melalui bidang Pembangunan & Pemberdayaan Desa pada hari Kamis (25/08) menyelenggarakan diskusi dengan Tema “Meneropong Potensi Pemaksimalan Dana Desa yang Bebas Korupsi”.
Adapun tujuan dari pelaksanaan agenda ini ialah agar HMI Cabang Malang melalui Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Desa dapat mulai melakukan giat-giat aktual yang real dan langsung menyentuh akar rumput. Agenda ini diselenggarakan agar setiap rinci Dana Desa yang turun kepada Desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa melalui pembangunan dan pendayagunaan anggaran yang optimal. Kamis, (26/08/22)
Mengacu pada data yang dirilis oleh ICW pada tahun 2021 menyebutkan bahwa penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi ditingkatan desa, yakni sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 Miliar.
Berangkat dari data tersebut, penting kiranya untuk meletakkan praduga tak bersalah atas banyaknya mata rantai yang perlu dicurigai masih berada dalam pusaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Dana Desa mulai dari tingkatan Desa, sampai dengan Kabupaten.
Di kab. Malang sendiri, pada bulan Juni kemarin, terdapat kasus korupsi di Desa Kalipare dengan jumlah angka sekitar Rp423 jt. Tidak menutup kemungkinan, potensi korupsi dengan angka yang lebih besar juga terjadi di desa-desa lain selingkup kab. Malang.
Turut andil sebagai pemantik dalam kegiatan ini, sdr. Andi Pratama selaku Ketua Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Desa menyebutkan bahwa “sebagai kelompok sipil dari elemen kepemudaan, HMI Cabang Malang siap mengambil peran untuk mengawal optimalisasi dana desa menuju pembangunan desa yang berkelanjutan dan bebas dari praktek korupsi”
Kedepannya, HMI Cabang Malang melalui Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Desa akan menyusun grand design strategi advokasi Dana Desa dan membentuk tim Monitoring & Evaluasi Dana Desa. Selain itu, giat-giat preventif juga akan turut dilakukan. Diharapkan kedepannya Bidang Pembangunan & Pemberdayaan Desa HMI Cabang Malang dapat melakukan sosialisasi Desa Anti Korupsi sebagai langkah-langkah pencegahan penyelewengan Dana Desa sejak dini.
Turut hadir dalam diskusi kali ini Ibu Dewi Ambarwati, M.H selaku Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Unira Malang, Bapak Eko Margiyanto selaku kepala Dinas PMD, dan sebagai penanggap diskusi turut hadir Bung Atha Nursasi selaku Coordinator Malang Corruption Watch. (Pratama)
