Reportasemalang – Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) menggelar Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan (Ordik) Tahun Akademik 2026/2027 bagi mahasiswa baru. Kegiatan berlangsung di Hall Utama Gedung A Sekolah Pascasarjana UB, Minggu (23/8/2026).
Ordik menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan akademik, sistem pembelajaran, serta berbagai program pendidikan yang ditawarkan Sekolah Pascasarjana UB.
Dekan Sekolah Pascasarjana UB Prof. Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A. mengatakan, sebanyak 512 mahasiswa baru diterima pada Tahun Akademik 2026/2027. Mereka tersebar di tujuh program studi yang terdiri atas empat program magister dan tiga program doktor.
“Pada hari ini Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan orientasi pendidikan internal bagi mahasiswa yang ada di Sekolah Pascasarjana,” ujar Prof Khusaini.
Ia menjelaskan, karakter pendidikan di Sekolah Pascasarjana UB memiliki kekhasan karena program studinya berbasis multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
Selain berasal dari berbagai daerah, mahasiswa baru juga memiliki latar belakang yang beragam. Di antaranya berasal dari unsur TNI, Polri, birokrat, politisi, anggota DPR dan DPRD, hingga kepala daerah.
Menurut Prof Khusaini, keberagaman tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam proses pembelajaran di Sekolah Pascasarjana UB. Pertukaran pengalaman dan perspektif dari berbagai profesi diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik.
Salah satu program yang banyak diikuti oleh unsur TNI dan Polri adalah Ilmu Ketahanan Nasional. Sekolah Pascasarjana UB juga memiliki kelas kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara itu, mahasiswa Program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan pemerintahan dan politik.
“Kita punya kelas-kelas kolaboratif. Kelas kolaboratif itu kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di Indonesia dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas SDM di instansi pemerintah,” jelasnya.
Kerja sama tersebut mencakup pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, BUMD, hingga BUMN. Program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Khusus kerja sama dengan pemerintah daerah, Sekolah Pascasarjana UB menerapkan skema kelas kerja sama yang dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
Khusaini mencontohkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Probolinggo yang menjadi bagian dari komitmen peningkatan kapasitas SDM aparatur sipil negara (ASN).
“Ini merupakan salah satu bagian dari komitmen kita ikut peningkatan SDM ASN yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur,” katanya.
Menurut dia, kerja sama tersebut juga merupakan bentuk komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahannya.
Sekolah Pascasarjana UB sebelumnya juga memiliki pengalaman kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Mahasiswa dari program tersebut telah menyelesaikan pendidikan pada tahun sebelumnya.
Ke depan, UB berencana memperluas model kerja sama tersebut dengan berbagai pemerintah daerah di Indonesia.
“Kita akan tingkatkan dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia, sehingga ke depan ASN kita bisa mengikuti jejak Kota Probolinggo dan peningkatan SDM-nya makin bagus,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan perkuliahan, Sekolah Pascasarjana UB menyediakan sejumlah skema pembelajaran sesuai ketentuan universitas. Salah satunya adalah pembelajaran hybrid dengan komposisi 50 persen daring dan 50 persen luring.
Model tersebut memungkinkan mahasiswa dari berbagai daerah mengikuti perkuliahan dengan memanfaatkan teknologi seperti Zoom, Google Meet, serta aplikasi pembelajaran yang disiapkan Universitas Brawijaya.
Namun, sejumlah kelas tetap dilaksanakan secara tatap muka penuh.
Khusaini mencontohkan kelas kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dan Bappenas yang diikuti 10 ASN Pemerintah Kota Malang pada program magister. Kelas tersebut dilaksanakan secara penuh luring di Sekolah Pascasarjana UB.
Sementara itu, terdapat pula 10 ASN dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengikuti program magister melalui skema kerja sama dengan Bappenas. Perkuliahan bagi peserta dari NTB dilaksanakan secara hybrid.
“Kalau yang Kota Malang full luring, kalau yang dari Pemprov NTB hybrid,” pungkas Khusaini.
Dengan keberagaman mahasiswa, skema pembelajaran, serta kerja sama dengan berbagai instansi, Sekolah Pascasarjana UB menegaskan komitmennya untuk menghasilkan SDM yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.
