Reportasemalang – Progres capaian Universal Health Coverege (UTC) di Kabupaten Malang masih menjadi pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan cabang Malang. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono dalam Ngopi JKN Refleksi Tahun 2025, Kamis (15/1/2026).
Dijelaskan Yudhi, hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Malang masih berada di kisaran 97 persen, sementara tingkat keaktifan peserta baru sekitar 64 persen.
“Dengan potensi penduduk yang masih luas, kita sama-sama berharap melalui bantuan seluruh stakeholder juga, kita bisa mengejar untuk dapat meningkatkan cakupan dan meningkatkan keaktifan peserta di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Memasuki 2026, Yudhi menargetkan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Malang minimal 98 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta diharapkan meningkat hingga 80 persen lebih.
Untuk mencapai target tersebut, BPJS Kesehatan menggulirkan sejumlah strategi kolaboratif. Salah satunya dengan menggandeng Nahdlatul Ulama, mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Malang merupakan warga Nahdlatul Ulama.
Upaya ini diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah melalui instruksi langsung Bupati Malang agar seluruh organisasi perangkat daerah turut mendorong kepatuhan badan usaha.
“Kami juga menggandeng untuk sektor swasta memberikan donasi ya untuk mendapatkan penduduk di sekitarnya, sehingga juga bisa meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta,” ungkapnya.
Yudhi juga memaparkan sejumlah kendala yang membuat Kabupaten Malang belum mampu menyamai capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
Di sisi lain, masih terdapat badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN sesuai segmen yang semestinya.
“Kami juga bersinergi dengan Wasnaker dan dengan kejaksaan. Nah, secara bertahap kita lakukan, tapi memang tahun 2025 peningkatannya belum signifikan. Tapi ada peningkatan,” pungkasnya.
