Sesalkan Sikap Kasatpol PP, Ketua DPRD Dorong Pemkot Malang Lakukan Tes Narkoba Secara Reguler

Politikamalang – Kota Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk secara reguler melakukan tes narkoba. Utamanya kepada para ASN dan TPOK di lingkungan Pemkot Malang.

Apalagi beberapa waktu yang lalu, oknum TPOK Satpol PP Kota Malang tersandung kasus narkoba. Dan kini telah diamankan Polresta Malang Kota.

“Tentu saja dewan menyesalkan kenapa bisa sampai TPOK yang bagian dari Pemerintah Kota Malang ada yang melakukan pelanggaran yang sudah jelas-jelas sangat dilarang di lingkungan pemerintah kota Malang,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin malam (29/8/2022).

Karena itu pria yang akrab disapa Made ini, berharap ada tes narkoba secara reguler. Ntah itu dua bulan sekali, kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) .

“Kita kan sudah diawal ingin memberikan hibah. Di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ini mungkin kita akan menambahkan hibah untuk BNN. Agar ada tes terhadap semua ASN dan TPOK yang ada di pemerintahan Kota Malang, tapi diambil secara acak dan tidak terjadwal,” ungkapnya.

Bagi ASN atau TPOK yang tidak masuk, di tes di rumahnya, dijemput. Karena ada saja nanti kalau ada petugas BNN yang datang,karena dia merasa bersalah, mengkonsumsi, terus pulang dan tidak ikut tes.

“Yang jelas ikut tes dengan sukarela itu pasti orang yang tidak bermasalah. Nah yang tidak ikut ini yang harus ditindaklanjuti dengan menjemput ke rumah masing-masing,” ucapnya.

“Saya rasa ini harus ditindaklanjuti dengan serius. Jangan sampai pemkot Malang justru menjadi sarangnya pengguna narkoba di Kota Malang. Kita prihatin sekali kalau sampai ada hal seperti itu,” tandasnya.

Sementara itu, Made menyayangkan adanya laporan penolakan Kasatpol PP kepada awak media yang ingin mengkonfirmasi kasus penangkapan TPOK Satpol PP .

Menurut Made, Kasatpol PP harusnya bisa lebih terbuka terhadap media dan menyampaikan apa adanya. Kalau memang ada anggotanya yang salah.

“Itu kan bagian dari oknum. Tidak akan masyarakat kemudian menilai bahwa Satpol PP semuanya menggunakan narkoba,” ucapnya.

Karena itu Made menyarankan Kasatpol PP lebih terbuka. Apalagi beliau sebagai pelayanan masyarakat, penegak Perda justru harus lebih terbuka terhadap rekan-rekan media agar masalah ini menjadi gamblang dan tidak ada kesan ditutupi.

“Pak Wali saja terbuka, masak Kasatpolnya tidak terbuka,” ujarnya. (Agus N)