Reportasemalang.com – Komisi A DPRD Jawa Timur gelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur (Jatim) di gedung Bakorwil III Kota Malang, Jum’at (08/05/2026).
Dalam pelaksanaan Raker tersebut, membahas mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2025 dan program kerja untuk tahun 2026.
Pada rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, dan dihadiri juga oleh Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur.
Dalam forum rapat, Sherlita Ratna Dewi Agustin selaku Kepala Diskominfo Jatim menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penguatan strategi untuk mencapai target program prioritas tahun 2026 melalui optimalisasi berbagai program berbasis digital dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, berbagai program strategis akan terus diupayakan agar dapat memperkuat ekosistem digital yang ada di wilayah Jawa Timur. Adanya transformasi digital menjadi salah satu bentuk fokus utama dalam mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, cepat, dan terintegrasi.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat”, ujar Sherlita.
Ia menjelaskan saat ini Diskominfo Jatim telaj memiliki berbagai program prioritas yang akan mulai dikuatkan pada tahun 2026.
Program itu meliputi program Cerdas Digital untuk meningkatkan literasi dan kapasitas digital masyarakat, serta program Kolaborasi untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, hingga komunitas digital.
“Diskominfo Jatim saat ini berupaya mengembangkan berbagai program dan inovasi digital dalam mendukung pelayanan publik”, ungkap Sherlita.
Ia lalu menerangkan, Diskominfo Jatim juga mengembangkan program Majadigi sebagai penguatan ekosistem media digital dan komunikasi publik, serta program Satu Data Jatim yang difokuskan pada peningkatan integrasi dan kualitas data pemerintahan guna mendukung layanan publik dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
Sherlita juga menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur dan inovasi digital perlu dilakukan melalui program Jatim Infinity serta Jaguar guna mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan percepatan transformasi digital di Jawa Timur.
Harapannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pembahasan program dan evaluasi pelaksanaan APBD dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan berbasis digital di berbagai sektor.
