Search
Close this search box.
11 Juli 2024

MD KAHMI Kota Malang Dorong Penegakan Jurnalisme Berkeadilan Di Indonesia

Reportasemalang
Sesi foto bersama peserta KAHMI Forum dengan pemateri. (Foto: Agus N/reportasemalang)

Bagikan :

ReportasemalangKota Malang, Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Malang kembali menggelar diskusi rutin KAHMI Forum. Bertempat di The Grand Palace Hotel, diskusi kali ini mengusung tema “Pers Indonesia: Perjuangan Kebangsaan dan Penegakan Jurnalisme Berkeadilan”, Senin (15/8/2020).

Menghadirkan organisasi jurnalis, praktisi, akademisi, dan birokrasi sebagai narasumber. Diantaranya Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfi Hakim dan Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto.

Koordinator Presidium KAHMI Kota Malang Luthfi J Kurniawan menyampaikan pentingnya mengisi ruang publik di Malang Raya. Jangan sampai ruang publik di Malang Raya ini dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena akan sangat berbahaya sekali.

Sebab itu KAHMI bersepakat dalam konteks peringatan 17 Agustus ini, dibutuhkan sinergi dan komunikasi dengan pelaku-pelaku atau organisasi media.

“Agar media bisa menyampaikan beritanya dengan baik, dengan jujur dan berkeadilan,” ujarnya.

Reportasemalang
Penyampaian materi oleh Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim. (Foto: Agus N/reportasemalang)

Karena dalam sejarah, Pers Indonesia adalah Pers perjuangan. Dan ketika Pers memperjuangkan hak-hak publik, memperjuangkan kemerdekaan di masa lampau, dia tetap mempunyai etik tidak, dia tetap memperkuat integritasnya tidak, berkeadilan atau tidak, cover both side atau tidak berita-berita yang disampaikan.

“Oleh karena itu kita berharap ruang publik ini betul-betul berita itu kita nikmati secara baik, berkeadilan dan tentu tidak mengedepankan kekerasan,” tuturnya.

Sementara itu Ketua PWI Jatim, Lutfi Hakim menjelaskan, dalam UU tentang Pers pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa semua warga negara berhak mendirikan perusahaan Pers. Sehingga saat ini begitu banyak kemudian orang mendirikan perusahaan Pers. Sayangnya kemudian masing-masing perusahaan itu merekrut seenaknya saja.

Dikatakan Lutfi, kalau dulu pers sebagai alat untuk ide-ide kemerdekaan, kerjasama dengan luar negeri. Kalau sekarang menurutnya Pers sebagai kontrol sosial yang paling penting.

“Kalau tidak bisa kontrol sosial, sudah bubar saja. Tidak ada Pers, itu sama dengan non Pers,” ucapnya.

Maka itu kemudian ketika semua orang bikin media dan ingin menjadi jurnalis, dewan pers bikin pakem seperti apa jurnalistik itu. Misalnya dia harus lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Alhamdulillah lewat PWI Jatim, sudah 42 angkatan yang mengikuti uji kompetensi. Dimana masing-masing angkatan sekitar 30-35 orang. Jadi sudah sekitar 1.300 wartawan yang ikut UKW yang digelar PWI Jatim dan dinyatakan Kompeten,” ungkapnya.

Tapi apakah ini sudah cukup. Dia hanya lulus, dia hanya kompeten dalam konteks tentang kejurnalistikan dan jaringan. Tapi belum tentu memenuhi tentang kompetensi di bidang etik dan moral.

“Maka itu saya mau bilang. persyaratan di industri media itu ada 10. Nomer 1 hati nurani, nomer 2 hati nurani, sampai nomer 10 hati nurani, tidak ada yang lain. Karena sudah jelas di UU Pers itu bahwa kita harus membela kebenaran menegakkan keadilan, itu rohnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto mengatakan, dulu jumlah media tidak terlalu banyak. Sehingga intensitas komunikasinya pun juga relatif sangat lebih kuat dibandingkan saat ini.

Namun ia sangat bersyukur dan selalu mengamini bahwa media merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Karena tanpa ada media, bagaimana suara di grass road itu bisa disampaikan. Bagaimana yang namanya Pemerintah itu bisa dikontrol dengan baik. Dan bagaimana kebijakan pemerintah bisa tersampaikan kalau tidak ada media.

“Karena media itu yang bisa menembus dimensi-dimensi yang ada. Maka kami selalu mengamini peran penting dari media sebagai pilar demokrasi,” terangnya.

Saat ini, lanjutnya, media tumbuh kembang dengan cepat dan pesat. Pendirian media juga menjadi semakin mudah. Tentu ini makin menguatkan langkah untuk membangun demokrasi.

“Tentunya bukan demokrasi yang penuh sensasi, tapi demokrasi yang memang berbasis kepada nilai-nilai bangsa kita,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator KAHMI Forum, Hariyanto menyebutkan, kegiatan ini merupakan diskusi ke empat yang digelar KAHMI Forum.

“Untuk edisi kali ini spesial untuk memperingati HUT RI ke 77. Kita ingin berkolaborasi dengan Pers. Karena proses perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peranan Pers,” jelasnya.

Diharapkan dalam diskusi ini bisa merefleksikan perjalanan Pers. Utamanya di era digitalisasi dan industrialisasi adalah tantangannya sangat luar biasa.

“Maka kita berharap dari forum ini nanti menjadi satu diskursus di ruang publik bahwa peranan Pers sangat dibutuhkan untuk menjaga dan tetap menjadi pilar ke empat Demokrasi,” pungkasnya. (Agus N)