Reportasemalang – Kota Malang, Ketua Umum HMI Cabang Malang La Rian Hidayat, sampaikan penolakan penerapan jalan satu arah berdasarkan keluhan dan aspirasi dari warga sekitar dan pelaku bisnis di kawasan Kajoetangan. Rabu, (08/01/2023)
Kawasan Heritage Kajoetangan akan diberlakukan uji coba satu arah pada selasa malam. Kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Kota Malang dengan dalil mengatasi kemacetan lalulintas merupakan kebijakan yang sangat tidak berdasar.
Hal ini bukan justru mengurangi porsi kemacetan lalu lintas di kawasan Kajoetangan, melainkan sebaliknya akan berdampak besar pada kondisi sosiologis warga sekitar dan kondisi ekonomi di Kawasan Kajoetangan.
Ini dibuktikan dengan adanya penolakan dari warga yang bermukim di daerah kajoetangan dan sekitarnya, serta penolakan yang di ajukan oleh para pelaku bisnis, namun penolakan justru tidak digubris oleh pihak Pemkot. Pemkot Malang Kota yang di Pimpin langsung oleh bapak Walikota hanya melakukan sosialisasi dengan RT dan RW setempat tanpa melibatkan warga sepenuhnya sehingga penerapan satu arah yang sudah diusung sejak tahun 2018 itu tetap mengalami penolakan dari warga yang terdampak.
“Kami menilai, kebijakan ini merupakan kebijakan yang disepakati tanpa melibatkan masyarakat umum”, ujar La Rian Hidayat, Ketua Umum HMI Cabang Malang.
Disisi pada malam Rabu, 7 Februari 2023 Jajaran pengurus HMI Cabang Malang sempat beradu argumentasi dengan Camat Klojen, menurut Camat Klojen bahwa penerapan satu arah ini masih merupakan ajang uji coba dari Pemerintah untuk menilai apakah ada dampak signifikan terhadap penurunan angka kemacetan atau tidak. Jika pada saat uji coba satu arah tidak tidak memberikan dampak pada penurunan kemacetan maka akan dikaji kembali untuk mencari solusi terbaik.
Artinya jika melihat statement dari camat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya kebijakan ini hanya sebatas gagah-gagahan saja oleh Pemerintah Kota Malang tanpa kemudian berpikir bahwa setiap kebijakan tentunya membutuhkan anggaran, dan anggaran itu tentunya tidak sedikit.
Penerapan jalan satu arah yang punya dampak besar dan pastinya memerlukan dana yang besar ternyata hanya merupakan uji coba dari Pemkot. “Kita melihat fenomena yang terjadi ini merupakan pemborosan anggaran yang seharusnya efektif untuk memajukan Perekonomian Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat, bukan malah membebani pikiran masyarakat”, tambah Rian
“Kami menilai kebijakan ini sangat mendadak dan terkesan dipaksakan oleh Walikota mengingat masa Jabatannya yang akan segera berakhir di penghujung tahun 2023, meskipun mendapatkan penolakan dari masyarakat Kajoetangan. Ini artinya Walikota Malang bukanlah sosok pemimpin peduli dan berpihak kepada rakyatnya, melainkan sosok pemimpin yang ambisius dan sombong pada rakyatnya.
Menyikapi hal tersebut HMI Cabang Malang berpendapat bahwa pemaksaan penerapan satu arah perlu dikaji kembali secara menyeluruh dan sistematis serta perlu di sosialisasikan secara masif kepada Warga sekitar dan para pelaku bisnis sebelum benar-benar diterapkan. Namun jika penerapan satu arah ini masih tetap dipaksakan oleh Pemerintah maka HMI Cabang Malang akan melakukan aksi dengan memblokade jalan di depan Sekretariat HMI Cabang Malang yang juga turut menjadi korban dari kebijakan tersebut. (Faiz)
