Walikota Malang: Sertifikat Tanah Minimalisir Konflik Sosial

Jumat, September 4, 2020 Oleh: Admin

ReportaseMalang – Menghadiri penyerahan secara simbolis Sertifikat Hak atas Tanah, Walikota Malang sampaikan pentingnya Sertifikat Hak atas Tanah. “Dulu masalah tanah ini tidak banyak dipikirkan, tapi kedepan dan hari ini sudah mulai ada kesadaran Bahwa bukti kepemilikan menjadi sebuah keharusan kita semua untuk kita pegang supaya kelak tidak akan menjadi chaos dan tidak terjadi konflik sosial ” ujarnya.

Acara di Taman Garuda Kampung Tematik Glintung Go Green, ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia / Badan Pertanahan Nasional, Dr. Surya Tjandra SH. LL.M, Walikota Malang Sutiaji, Bupati Malang Sanusi , Wawali Kota Batu Punjul Santoso, Ketua BPN Malang Samsul Sulam dan Kepala BPN Kabupaten Malang La Ode Arafil.

Walikota Malang Sutiaji menyampaikan salah satu problem di kota Malang adalah pelimpahan fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) dari pengembang. “Rata-rata para pengembang tidak mau menyerahkan Fasum dan Fasosnya kepada pemerintah kota, alasannya belum selesai siteplan saya. Dan ini akan terjadi permasalahan, untuk itu mohon ada regulasi yang lebih menguntungkan untuk masyarakat. “ ujar Pak Aji panggilan akrab Walikota Malang.

“Karena jujur ketika fasum dan fasos belum diserahkan pada pemerintah, APBD tidak bisa menyentuh kesana masyarakat juga akan terlantarkan oleh fasum dan fasos oleh pengembang-pengembang yang belum menyerahkan fasum dan fasosnya kepada pemerintah.” Tegas Walikota Malang.

Selanjutnya, Wamen Agraria dan Tata Ruang Indonesia / Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra menegaskan dokumen pertanahan diharapkan semuanya diarahkan ke digitalisasi, dan jaminan buat investasi sebagai prediktabilitas. “2024 seluruh bidang tanah di negeri ini terdaftar, karena tantangan kita sebagai bangsa”, ujarnya.

Pemerintah Kota Malang bekerjasama dan berkolaborasi bersama Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan digitalisasi. “Insya Allah 2021 sudah berbasis digital semua, sebagaimana target dari pusat yang menyebut seluruh kota di Jatim harus sudah terdata secara digital,” ujar Walikota Malang.