Reportasemalang – Kota Malang, IKIP Budi Utomo membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Kepala Desa (Kades) dan perangkat Desa yang akan melanjutkan pendidikan tinggi S1 maupun S2. Hal ini dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di wilayah desa.
Rektor IKIP Budi Utomo Malang, DR H Nurcholis Sunuyeko MSi mengatakan, kesempatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara IKIP Budi Utomo dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Adepsi).
“Jika para Kades dan perangkat Desa memiliki pendidikan tinggi, diharapkan mereka bisa memberikan motivasi pada warganya terkait untuk mengenyam pendidikan tinggi. Apalagi angka partisipasi pendidikan di desa masih kurang,” ujarnya, Senin (8/8/2022).
Saat ini lanjut Nurcholis, model perkuliahaan bisa bermacam-macam. Baik itu menggunakan model tatap muka langsung maupun menggunakan media maupun metodelogi dan strategi pembelajaran yang lain.
“Sehingga ini lebih memberikan kemungkinan bagi aparatur desa untuk tidak meninggalkan pekerjaan. Tapi tetap memperoleh pendidikan dan memperoleh ilmu di perguruan tinggi,” ungkapnya.
Sedangkan untuk biaya kuliah, dikatakan Pria yang akrab disapa Sam Rekor ini, tidak perlu dipikirkan. Yang penting masuk dulu sebagai mahasiswa, dan uang perkuliahan bisa diatur sesuai dengan kemampuannya.
“Untuk biayanya bisa diatur dan dinego. Kalau perlu, semampunya,” tuturnya.
“Termasuk S2 nya juga ada. Dan bagi kepala desa maupun guru-guru, yang mengikuti kuliah S2 di IKIP Budi Utomo akan mendapatkan potongan langsung 25 persen dari seluruh biaya,” tandasnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Adepsi Kabupaten Malang Helmiawan Khodidi membenarkan, jika pihaknya sudah melakukan MoU dengan IKIP Budi Utomo Malang. Tujuannya untuk memberikan peluang bagi Kades dan perangkat desa se-Kabupaten Malang dalam meningkatkan inteletualnya dengan berkuliah di IKIP Budi Utomo.
“Itu untuk meningkatkan kualitas perangkat desa, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memberikan afirmasi pendidikan tinggi kepada Kades hingga pendamping desa,” katanya.
Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Didik ini menjelaskan, pendidikan tinggi bagi Kades merupakan langkah konkrit untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang dilakukan perguruan tinggi dengan mengafirmasi para penggiat desa.
“Peluang positif itu harus dimanfaatkan. Afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pendamping desa memiliki beberapa manfaat yang salah satunya para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis BUMDes yang selama ini mereka kerjakan,” pungkasnya. (Agus N)
