Fakultas Teknik UB Gelar Seminar Transisi Energi

Reportasemalang – Fakultas Teknik (FT) Universitas Brawijaya (UB) Malang menggelar seminar transisi energi. Bertajuk Perspektif Akademik Menuju Industri Kelistrikan Yang Sehat Untuk Mendukung Transisi Energi.

Dengan menghadirkan sejumlah narasumber sekaligus. Diantaranya Ketua kKomisi 7 DPR RI, juga ada Direktur Mega Proyek dan Energi Terbarukan PT PLN, serta Ketua tim perumus naskah akademik dari UGM.

Dijelaskan Dekan FT UB, Prof Ir Hadi Suyono ST MT PhD IPU ASEAN Eng, jika pihaknya sebagai penyelenggaraan seminar nasional bertema transisi energi ini. Maka sebagai akademisi ingin mendorong regulasi implementasi target penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dapat mencapai 23 % dari energi yang digunakan pada tahun 2025 nanti.

Menurutnya, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mendorong dan berkontribusi penuh dalam hal pemikiran untuk strategi pelaksanaan EBT. Tak hanya UB, acara ini diikuti dari berbagai universitas seperti UGM, UI serta beberapa asosiasi energi.

“Seminar ini mengupas mengenai transisi energi. Diikuti sebanyak 301 peserta, baik secara online maupun offline,” ungkap Prof Hadi, Selasa (28/11/2023) di Auditarium gedung Dekanat FT UB.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mega Proyek dan energi Terbarukan PT PLN, Wiluyo Kusdwiharto, menyampaikan, pihaknya sepakat dengan Pemerintah bahwa transisi energi harus dilakukan pada 2050 mendatang. Dimana akan melibatkan pihak swasta, karena biaya untuk transisi mencapai 10.000 Triliun Rupiah. Rencana pembangunan PLTU juga akan dibatalkan, agar diganti dengan pembangkit listrik tenaga air dan angin.

“Rencana ini menunjukan tekad kuat PLN untuk melakukan transisi energi dengan baik,” ucapnya.

Planing ini harus dilakukan dengan berkesinambungan, gradual, pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru. Lantaran nantinya ada resiko pemadaman listrik secara transisi, karena kedepan tidak lagi menggunakan PLTU digantikan dengan pembangkit listrik renewable.

Sementara itu, Prof Ir Tumiran M Eng PhD selaku Tim Perumus naskah akademik UB, menyampaikan, pembangunan EBT juga akan dilakukan secara masif di luar pulau Jawa. Masing-masing pulau tersebut memiliki kekayaan alam beragam yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik energi terbarukan.

“Beberapa PLTA juga sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi untuk mengganti PLTU,” ujar Prof Tumiran.

Ia menilai, konsep transisi energi dapat merujuk di Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2014 yang menargetkan pada 2025 EBT harus sudah mencapai 23 %, dan 2050 nanti wajib mencapai 50 %. PP ini sudah sejalan dengan rencana namun konsumsi listrik tidak sesaui yang diharapkan, tak tumbuh secara signifikan terutama di dunia industri. Sedangkan tekanan internasional agar penerapan PP tersebut cukup besar.

Padahal transisi energi dapat menjadi beban keuangan negara. Rentetannya dapat berujung ke harga listrik yang melambung tak terkendali. Maka perlu mendorong EBT muncul dalam negeri, jangan sampai transisi energi dapat berjalan namun dipaksa import.

“Riset dari perguruan tinggi diperlukan untuk mendukung kebijakan ini, agar kesemuanya tidak import,” pungkasnya.