Reportasemalang.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggelar diskusi publik sekaligus menjadi kegiatan halal bihalal karena masih dalam rangkaian suasana Idul Fitri 1447 Hijriah.
Acara diskusi publik yang membahas tema tentang “Mitigasi dan Solusi Dampak Sosial Ekonomi bagi Jawa Timur akibat Ketegangan Geopolitik antara Amerika-Israel dengan Iran” di Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya, Rabu sore (25/3/2026).
Acara diskusi ini digagas oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawansa, yang dipandu oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan teknokrat maupun akademisi, diantaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso (secara daring), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga Gigih Prihantoro, serta dihadiri sejumlah Bupati/Walikota se Jawa Timur.
Dalam gelaran jumpa Pers, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan global, khususnya ketegangan geopolitik yang berpotensi memengaruhi sektor energi, pangan, dan logistik.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa dinamika geopolitik global berpotensi menimbulkan gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi, serta tekanan inflasi yang perlu diantisipasi secara kolektif.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Khofifah.
Khofifah menambahkan bahwa adanya tantangan global yang terjadi saat ini harus dijawab dengan penguatan ketahanan sekaligus peningkatan kapasitas adaptasi daerah.
“Tantangan hari ini bukan hanya soal bertahan, tetapi bagaimana menjadikan Jawa Timur sebagai daerah yang resilien, adaptif, dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global,” ungkapnya.
Pemprov Siapkan Ketahanan Pangan, Energi serta Dukungan Kepada UMKM
Jawa Timur sebagai propinsi yang juga merupakan lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi di Indonesia. Cadangan beras pemerintah di wilayah ini tercatat mencapai 825,36 ton, tertinggi secara nasional, serta didukung oleh populasi ternak terbesar di Indonesia.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur harus menjadi daerah yang tidak hanya tahan terhadap krisis pangan, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” lanjut Khofifah.
Untuk memperkuat ketahanan tersebut, Pemprov Jawa Timur terus mengembangkan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga.
Pada sektor energi, Gubernur Khofifah memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan terkendali, termasuk selama momentum Lebaran 2026. Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemprov Jawa Timur terus mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hingga saat ini, kapasitas EBT di Jawa Timur telah mencapai 709,13 MW yang berasal dari berbagai sumber, seperti tenaga surya, air, biomassa, hingga pengolahan sampah menjadi energi.
Dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, Pemprov Jawa Timur juga memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit, guna menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan biaya produksi.
Sementara itu, perlindungan sosial bagi kelompok rentan terus diperkuat melalui berbagai program, antara lain PKH Plus, bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan langsung tunai bagi buruh, serta dukungan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Khofifah pun menegaskan bahwa kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global ini adalah dengan melakukan sinergi dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan.
“Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.
Di satu sisi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa dinamika global dapat menimbulkan dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia.
Namun, struktur ekonomi nasional yang ditopang konsumsi domestik membuat dampaknya relatif lebih terkendali, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi faktor penting yang menjaga resiliensi ekonomi daerah, meskipun sejumlah sektor unggulan tetap berpotensi terdampak lebih cepat.
“Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik, kita masih cukup resilien. Namun sektor unggulan bisa terdampak lebih cepat, LSD juga masih menjadi tantangan, dan untuk DBHCHT kami terbuka berdiskusi mencari solusi yang lebih proporsional,” pungkasnya.
